Transinformasi.com,Bandarlampung – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mempertanyakan anggaran bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan sebesar Rp8 miliar setiap tahun tanpa perubahan.
Asroni menilai, kondisi tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait perkembangan angka kemiskinan dan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Demikian disampaikan Asroni saat Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat kerja pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Asroni menyoroti anggaran bansos yang nilainya disebut tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijelaskan berdasarkan data kemiskinan yang akurat, sehingga dapat diketahui apakah jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan atau justru peningkatan.
“Anggaran bantuan sosial dari tahun ke tahun selalu sama, yakni Rp8 miliar. Artinya, tidak ada perubahan alokasi anggaran. Pertanyaannya, bagaimana dengan angka kemiskinan kita, apakah menurun atau meningkat?” tegas Asroni.
Selain menyoroti besaran anggaran,Asroni juga mempertanyakan kemungkinan tumpang tindih data penerima bantuan sosial dengan program pemerintah lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dirinya mengungkapkan, masih terdapat masyarakat yang dinilai layak mendapatkan bantuan, tetapi belum menerima bantuan sosial.
“Nah,kita menekankan pentingnya pembenahan dan sinkronisasi data penerima agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.”tegasnya.
Sementara itu,Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Aklim Sahadi, menjelaskan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pihaknya menyasar masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dari program lain.
“Sasarannya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari program lain.Itulah yang kita berikan bantuan,” ujar Aklim.
Dalam kesempatan tersebut, Aklim juga menjelaskan untuk alokasi bantuan beras senilai Rp8 miliar yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tidak menerima PKH maupun bantuan dari Baparnas.
“Saat ini, penyaluran bantuan beras tahap ketiga masih dalam proses pendataan.Usulan penerima dihimpun melalui lurah dan camat dengan melibatkan RT untuk memastikan calon penerima sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan,”ucapnya.
Lebih lanjut Aklim mengungkapkan, angka kemiskinan di Bandar Lampung,menyebut data Desil 1 sampai 4 di dalam DTSN mencapai hampir 360 ribu jiwa.
“Itu kan namanya Desil ya.Ketika sudah terdata, ada juga yang belum.Makanya yang belum itu sudah diajukan pengusulan lewat Dinsos.Kalau ada masyarakat yang belum terdata dan belum dapat bantuan, segera usulkan untuk pembaharuan data,” pungkasnya(*/ydn).
