Transformasi.com,Bandar Lampung – Wakil Mentri Tenaga Kerja (Wamenaker) RI Afriansyah Noor ,menegaskan jika tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih di butuhkan di pelabuhan. Karena manusia tidak boleh digantikan dengan mesin/robot.
Demikian diungkapkan Wamenaker RI, Afriansyah Noor dalam dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, di Ball Room Santika Hotel, Kamis (12/02/2026).
“Dulu, teman-teman di Kementerian Koperasi dan Perhubungan paling ngotot untuk menghapuskan TKBM.Buruh adalah ujung tombak penggunaan semua sistem di pelabuhan,”ucapnya.
Makanya lanjut Kemenaker RI pihaknya berpesan agar TKBM Pelabuhan Panjang harus bisa meningkatkan profesional dan kompetensi anggota.
“Ya,karena manusia tidak bisa diganti dengan mesin/robot. Dan seperti yang diungkapkan pak Deputi tadi Koperasi Tkbm Panjang adalah roll model TKBM lain pelabuhan di Indonesia.”jelasnya saat di wawancarai.
Sementara, Deputi bidang kelembagaan dan digitalisasi, Kementrian Koperasi RI Hendra Saragi, mengatakan saat ini jumlah koperasi yang ada di Indonesia sebanyak 131.000 dan sebanyak 122 koperasi primer di pelabuhan dengan jumlah anggota secara keseluruhan kurang lebih 80.000 ribu.
“Tadi mendengar banyaknya program yang bersentuhan langsung untuk kesejahteraan buruh, maka TKBM Pelabuhan Panjang sudah bisa jadi roll model bagi Koperasi TKBM di Indonesia, bagaimana Koperasi di pelabuhan mensejahterakan anggotanya,” jelas dia.
Kesempatan itu, salah seorang Deputi ini juga menyebutkan bahwa tidak ada lagi Koperasi TKBM lain di pelabuhan.
“Jadi saya sudah sampaikan prioritas dan jalankan bongkar muat yang sudah ada, karena tidak dapat dibayangkan jika pekerjaan yang ada selama ini dikerjakan TKBM lain.Dan berdasarkan peraturan kementrian Koperasi Nomor 6 Tahun 2003,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya mendorong supaya pemda menyambut Koperasi TKBM yang sudah ada. Tidak ada lagi TKBM lain harapannya OPD/ dinas yang ada di Lampung punya visi yang sama. Dan kalaupun ada, tapi harus bedasarkan ketentuan dan aturan dari TKBM yang ada sebelumnya, yaitu di TKBM Panjang.
Perwakilan dari DPRD Lampung,Wahrul Fauzi Silalahi, yang juga mewakili kantor penasehat hukum WFS menegaskan pihaknya akan mengawal sampai tuntas laporan dugaan penggelapan dana BPJS yang sudah di laporkan di Polda Lampung.
“Sejak awal saya mengamati perkembangan TKBM dari dulu dana BPJS kesehatan tidak ada kejelasan, kini kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anggota TKBM di perhatikan pengurus, sejak pak Agus Sujatma memimpin anggota sejahtera. Dan saya tekankan kami siap mengawal apa yang sudah dilaporkan ke Polda Lampung,” ungkapnya.
Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Agus Sujatma Surnada menjelaskan kini anggota TKBM Panjang sebanyak 1071 anggota.Program-program yang sudah dilakukan Koperasi TKBM seperti 1000 unit perumahan baik KPR dan Cash tempo yang sudah terbangun sebanyak 774 unit.
“Bukan itu saja, kami juga ada kuota pendidikan kuliah gratis di Universitas Malahayati sebanyak 50 anak anggota TKBM untuk kuliah bahkan per anak mendapatkan uang saku dari KIP dan PIP,” ujarnya.
Dan juga selain ada pembagian sembako bantuan beras setiap bulan kepada anggota juga ada klinik kesehatan Pratama yang mulai di buka sehabis lebaran idul fitri.
“Klinik karena melibatkan dokter yang kita tidak paham tekniknya nanti mulai di buka setelah lebaran dan juga ada program unggulan yang baru di mulai tahun ini adalah umroh gratis untuk istri keluarga TKBM sebanyak 10 orang yang akan diberangkatkan do 2026 ini,” tandasnya.
Diketahui RAT Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, dengan tema :Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi’ dengan anggota sebanyak 1.071 dan dihadiri 40 koordinator KRK dan juga dihadiri oleh 1 orang perwakilan anggota, dimana laporan pertanggungjawaban (Lpj) keuangan pengurus yang diketahui oleh Agus Sujatma Surnada Tahun Buku 2025 diterima semua peserta RAT.
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Mentri Tenaga Kerja Afriansyah Noor dan Deputi bidang kelembagaan dan digitalisasi, Kementrian Koperasi RI Hendra Saragi, Gubernur Lampung, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura, Direktur Duta Hidup Lestari (DHL) pengembang perumahan buruh TKBM Panjang.
Anggota DPD RI, Bustami Zainuddin, KSOP Pelabuhan Panjang, Pelindo, Anggota DPRD provinsi Lampung, Para Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja provinsi dan Koperasi Bandarlampung, Lampung Ketua DPW APBMI Lampung, Ketua HIPMI Lampung Ketua KADIN, para pembina dan lainnya. (*/ydn).
