Transinformasi.com,Bandar Lampung -DPRD Kota Bandar Lampung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (7/9/2026). Laporan Badan Anggaran (Banggar) dibacakan Juru Bicara Banggar, Rama Apriditya.
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah naik sekitar Rp323,49 miliar, dari sebelumnya Rp2,658 triliun menjadi Rp2,981 triliun.
Sementara belanja daerah meningkat sekitar Rp255,78 miliar, menjadi Rp3,068 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp2,862 triliun, belanja modal Rp181,38 miliar dan belanja tidak terduga Rp25 miliar.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan ditetapkan Rp172,51 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp85,5 miliar. Pembiayaan netto mencapai Rp87,01 miliar dengan SILPA ditargetkan nol rupiah.
Banggar menyebut perubahan APBD dilakukan karena sejumlah penyesuaian, antara lain pemanfaatan SILPA 2025, perubahan target pendapatan, penyesuaian belanja pegawai, pergeseran hibah dan bantuan sosial, kewajiban kepada pihak ketiga serta perubahan alokasi sejumlah perangkat daerah.
Meski menyetujui, seluruh fraksi DPRD memberikan catatan kepada pemerintah daerah.
Fraksi Gerindra meminta peningkatan PAD tidak membebani masyarakat serta mendorong prioritas anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, banjir, sampah dan pemberdayaan ekonomi.
Fraksi PKS menekankan efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran. NasDem meminta seluruh program dilaksanakan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata.
Sementara PDI Perjuangan menekankan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Fraksi Golkar mendorong optimalisasi PAD dan pengelolaan aset untuk memperkuat kemandirian fiskal.
PKB, Demokrat dan PAN juga menyetujui perubahan APBD dengan sejumlah catatan, terutama terkait efektivitas anggaran, peningkatan kinerja pemerintah dan penanganan banjir.
Banggar berharap perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Adv).
