Transinformasi.com,Bandar Lampung – Pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak dinilai menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas perekonomian di Kota Bandar Lampung masih bergerak.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung sekaligus Ketua BPC HIPMI Kota Bandar Lampung, Indra Feriza, mengatakan berdasarkan data yang diterimanya dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), jumlah wajib pajak pelaku usaha mengalami peningkatan dari sekitar 1.358 menjadi 1.447 wajib pajak.
“Dapat dari Bapenda bahwasanya pelaku usaha wajib pajak itu meningkat. Ada sekitar kalau nggak salah dari 1.358 wajib pajak menjadi 1.447 wajib pajak. Sehingga kan ada peningkatan,” kata Indra, Selasa (1/9/2026).
Menurut Indra, meski terdapat sejumlah usaha yang berhenti beroperasi, jumlah usaha baru yang bermunculan saat ini masih lebih banyak dibandingkan usaha yang tutup.
“Walaupun ada yang tutup juga, ya kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang buka usaha baru dengan usaha yang tutup, saat ini masih lebih banyak usaha yang buka,” ujarnya.
Ia menilai bertambahnya pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat masih berlangsung. Karena itu, anggapan bahwa perekonomian Bandar Lampung sedang lesu dinilai kurang tepat jika tidak melihat data perkembangan usaha.
“Oleh sebab itu, kalau ketika dibilang ekonomi tadi lesu, menurut saya kurang tepat. Karena berdasarkan data yang saya terima saat ini seperti itu,” katanya.
Indra menjelaskan, semakin banyak usaha yang beroperasi maka potensi perputaran ekonomi di tengah masyarakat juga semakin besar.
“Karena kan kalau wajib pajak bertambah atau pembuka usaha jumlahnya menambah, harusnya kan perekonomian jauh lebih berputar,” ujarnya.
Meski demikian, Indra menegaskan pertumbuhan jumlah wajib pajak harus diikuti dengan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
DPRD Kota Bandar Lampung, khususnya Komisi II, kata dia, akan terus memantau perkembangan wajib pajak untuk memastikan potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.
“Cuma kita sebagai DPRD Kota, terutama saya juga di Komisi II kan, akan terus memantau terkait wajib pajak tersebut,” katanya.
Menurut Indra, peningkatan jumlah wajib pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Ia menyebut target PAD tahun ini berada di kisaran Rp1,1 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Indra, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan para pelaku usaha.
DPRD juga telah melakukan hearing bersama Bapenda untuk membahas optimalisasi penerimaan daerah serta upaya mencapai target PAD.
“Kita juga kemarin hearing sama Bapenda bahwasanya insyaAllah semoga target tercapai, amin,” ujarnya.
Dari sisi dunia usaha, Indra mengatakan BPC HIPMI Kota Bandar Lampung terus mendorong anggotanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk dalam penggunaan tapping box untuk mendukung pencatatan transaksi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
“Iya, kalau untuk pengusaha yang kita tekankan kan tetap di bagian tapping box-lah ya, untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Indra berharap bertambahnya jumlah pelaku usaha dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang semakin berkembang juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Kalau saya yakin anak-anak HIPMI juga pada taatlah untuk saat ini,” pungkasnya.(*).
